![]() |
Pemkab Nganjuk salurkan bantuan Rp6,34 miliar untuk perbaikan dan pembangunan rumah warga. (Dok. Ist) |
NGANJUKTERKINI.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah dengan menyalurkan bantuan stimulan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Bantuan tersebut diberikan kepada 338 warga, dengan total nilai mencapai Rp6,34 miliar.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Pendopo K.R.T. Sosrokoesomo pada Senin, 5 Mei 2025.
Dari total penerima, sebanyak 333 kepala keluarga menerima bantuan untuk renovasi rumah, sementara 5 lainnya mendapatkan dukungan dana untuk pembangunan rumah baru dari nol.
Program ini merupakan bagian dari implementasi amanat konstitusi, yakni Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.
Mengacu pada data yang dirilis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Nganjuk, masih terdapat sekitar 9.575 unit rumah yang dikategorikan tidak layak huni hingga akhir 2024.
Pemkab menargetkan seluruh backlog tersebut bisa dituntaskan dalam kurun waktu lima tahun masa jabatan Bupati Marhaen.
Sebagai upaya lanjutan dalam mendorong kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau, Pemkab Nganjuk juga menggelar pameran perumahan bersubsidi yang dilaksanakan selama tiga hari, mulai 5 hingga 7 Mei 2025, di depan Pendopo Kabupaten.
Kegiatan ini merupakan bagian dari perayaan Hari Jadi ke-1088 Kabupaten Nganjuk.
Pameran tersebut menawarkan sebanyak 1.088 unit rumah bagi masyarakat, yang ditujukan untuk berbagai kalangan, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Tenaga Harian Lepas (THL), buruh pabrik, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menggandeng 15 pengembang perumahan dan enam lembaga perbankan yang menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Sebanyak 22 stand disediakan di area pameran yang membentang dari sisi selatan ke utara jalan depan pendopo.
Pengunjung pameran mendapatkan berbagai kemudahan, seperti pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) hanya dengan menunjukkan KTP, konsultasi langsung dengan pihak bank, hingga pengajuan KPR dengan skema ringan.
Beberapa keuntungan yang ditawarkan antara lain bebas uang muka, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta kemudahan dalam proses administrasi.
Dalam sambutannya, Bupati Marhaen menekankan pentingnya program ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus mendukung pencapaian program nasional perumahan.
“Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memiliki hunian yang layak dan terjangkau, sekaligus mendukung target nasional penyediaan 3 juta rumah,” ujar Marhaen.